JAKARTA, KOMPAS.com — Meski jumlah pengguna internet di Indonesia melebihi 60 juta, Indonesia belum penuhi target 50 persen penduduk sesuai Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disepakati 10 negara Asia Tenggara. Untuk itu, perlu program percepatan untuk menghadapi ASEAN Connectivity 2015.
Hal ini dilontarkan Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza yang juga Ketua Pelaksana The Second ASEAN Chief Information Officer (CIO) Forum, Selasa (11/6/2013), di Jakarta.
Tahun 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia ada 62,5 juta orang, kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ashwin Sasongko. Jumlah ini 27 persen dari total jumlah penduduk remaja hingga dewasa.
Dalam forum itu, terungkap keterhubungan penduduk Indonesia pada layanan internet lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai 30,5 juta orang (38 persen penduduk).
Menurut Hammam, untuk meningkatkan akses penduduk pada layanan internet hingga 50 persen, diperlukan program percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam dua tahun mendatang. Selain konektivitas, yang perlu dibenahi adalah peningkatan keamanan lalu lintas dan transaksi data, serta memperkuat kelembagaan dan peningkatan kemampuan CIO.
Ashwin mengakui, pembangunan jaringan telekomunikasi kurang menjangkau kawasan timur Indonesia. Saat ini, jaringan kabel serat optik dari program Palapa Ring mencapai 36.000 kilometer melewati 440 kabupaten.
Untuk meningkatkan konektivitas internet terutama di daerah, kata Ashwin, diterapkan sistem satelit berbasis Very Smart Aperture Terminal (VSAT) berkapasitas hingga 512 kilobit per detik. Selain itu, diluncurkan Pusat Layanan Informasi Kecamatan (PLIK) dan Mobil PLIK.
Rendahnya pencapaian TIK di Indonesia tecermin pada indeks e-government, koneksi internet, atau komputer di lingkungan pemerintah. Di tingkat global, Indonesia berada di urutan ke-57 dan di ASEAN di peringkat keenam.
E-government akan ditingkatkan karena dapat meningkatkan efisiensi anggaran, pengawasan keuangan, dan diperlukan untuk reformasi birokrasi. (YUN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar